Kemenkum Perkuat SDM Aparatur Lewat Penilaian Kompetensi Serentak JFAH dan JFPH

Table of Contents

DENPASAR – Kementerian Hukum terus berupaya memperkuat kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur melalui penerapan sistem merit yang ketat. Hal ini diwujudkan melalui pelaksanaan Penilaian Kompetensi Manajerial dan Sosiokultural bagi Jabatan Fungsional Analis Hukum dan Penyuluh Hukum yang digelar serentak secara virtual, Senin (24/11).

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum, Gusti Ayu Putu Suwardani, dalam sambutannya menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan langkah strategis dalam mewujudkan butir ke-4 Asta Cita, yakni memperkuat pembangunan SDM yang unggul.

"Penilaian kompetensi ini bukan sekadar formalitas, melainkan upaya memastikan setiap pejabat fungsional memiliki kapasitas, integritas, dan profesionalitas sesuai standar jabatan. Kami menekankan penerapan sistem merit dalam penilaian kinerja, pengembangan kompetensi, hingga proses kenaikan jenjang jabatan," ujar Gusti Ayu.

Lebih lanjut, Gusti Ayu mengingatkan bahwa profesi Analis Hukum dan Penyuluh Hukum menuntut ketelitian, objektivitas, serta komitmen tinggi terhadap pelayanan publik. Ia juga menambahkan bahwa BPSDM Hukum kini telah mengantongi Akreditasi A, yang menjadi bukti terpenuhinya standar kualitas nasional dalam penyelenggaraan pelatihan dan penilaian kompetensi.

Kegiatan penilaian ini dibuka secara resmi oleh Kepala Pusat Penilaian Kompetensi (Puspenkom), Eva Gantini. Dalam laporannya, Eva menjelaskan bahwa uji kompetensi ini mengacu pada Surat Kepala Biro SDM Kementerian Hukum tanggal 14 November 2025.

"Sebanyak 227 peserta mengikuti uji kompetensi periode November 2025 ini. Kami berharap seluruh peserta dapat menunjukkan kapasitas terbaiknya, bukan hanya untuk memenuhi syarat jabatan, namun untuk membuka peluang karier yang lebih luas," jelas Eva.

Di tingkat wilayah, Kanwil Kemenkum Bali turut berpartisipasi, empat orang pegawai sebagai peserta dalam uji kompetensi ini. Pelaksanaan tes bagi peserta dari Bali dipusatkan di Ruang Dharmawangsa, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali.

Untuk memberikan dukungan kepada para peserta, jajaran pimpinan tinggi turut hadir memantau jalannya kegiatan. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali, Eem Nurmanah, hadir menyaksikan secara daring. Sementara itu, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM (PPPH), Mustiqo Vitra Ardhiansyah, hadir langsung di Ruang Dharmawangsa didampingi Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, I Nengah Sukadana, serta jajaran Analis SDM Aparatur setempat.

Rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan pembacaan tata tertib oleh Asesor Ahli Utama, Sutrisno, yang menekankan pentingnya etika, kerahasiaan, dan disiplin waktu selama proses ujian berlangsung. Kegiatan ditutup dengan pelaksanaan tes oleh seluruh peserta. (*)