Biaya Klaim BPJS untuk Dengue Capai Rp2,9 Triliun, MPR RI Serukan Pencegahan dan Data Terintegrasi
Jakarta, 5 November 2025 – Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) bersama Koalisi Bersama (KOBAR) Lawan Dengue menggelar Dialog Kebijakan bertema “Membangun Sistem Pelaporan dan Peringatan Dini yang Terintegrasi Menuju Indonesia Zero Dengue Death 2030.” Forum ini mempertemukan para pemangku kebijakan lintas sektor – pemerintah, DPR, akademisi, BPJS Kesehatan, organisasi profesi, sektor swasta, dan masyarakat sipil – untuk memperkuat kebijakan nasional menuju Nol Kematian Akibat Dengue pada 2030.
Data terbaru menunjukkan, BPJS Kesehatan mencatat 1.068.881 kasus dengue pada 2024, dengan 98,7% di antaranya merupakan pasien rawat inap, serta beban biaya perawatan mencapai Rp2,9 triliun, naik hampir dua kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya. Angka ini empat kali lebih tinggi dari laporan resmi Kementerian Kesehatan, menandakan adanya under-reporting dan perlunya sistem pelaporan yang lebih terpadu.
Wakil Ketua MPR RI Dr. Lestari Moerdijat, SS, MM (Rerie) menegaskan pentingnya kepemimpinan nasional dalam menghadapi dengue.
“Dengue bukan sekadar masalah kesehatan, tetapi cermin kesiapan sistem kita melindungi rakyat. Kita perlu membangun satu data, satu arah, satu komitmen—agar setiap kematian akibat dengue tidak lagi dianggap wajar,” ujar Rerie.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Dr. Hj. Nihayatul Wafiroh, MA menyampaikan dukungan terhadap penyusunan Rencana Aksi Nasional (RAN) Dengue 2026–2030 yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
“Kami mendorong agar RAN Dengue ini diperkuat dengan dasar hukum setingkat peraturan presiden dan mengakomodasi kemajuan teknologi, surveilans terpadu, serta inovasi seperti vaksinasi dan pendekatan promotif-preventif,” ujarnya.
Ketua Umum KOBAR Lawan Dengue dr. H. Suir Syam, M.Kes., M.M.R. menyoroti perbedaan signifikan antara data BPJS dan Kemenkes.
“Ada gap besar antara 1 juta kasus rawat inap di BPJS dan sekitar 257 ribu di laporan Kemenkes. Ini menegaskan perlunya satu data dengue nasional yang valid,” jelasnya.
Wakil Menteri Kesehatan RI Prof. dr. Dante Saksono Harbuwono, Sp.PD-KEMD, Ph.D menegaskan komitmen Kementerian Kesehatan dalam memperkuat strategi nasional penanggulangan dengue.
“Kami sedang memperbarui STRANAS Dengue dengan fokus pada deteksi dini, respons cepat, dan pemanfaatan inovasi seperti vaksinasi dan teknologi Wolbachia. Sinergi lintas sektor adalah kunci mencapai Zero Dengue Death 2030,” tegasnya.
Sementara itu, Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan dr. Lily Kresnowati, M.Kes. menekankan pentingnya penguatan pencegahan dibandingkan penanganan.
“Biaya klaim dengue mencapai Rp2,9 triliun pada 2024, mayoritas dari kasus rawat inap yang seharusnya bisa dicegah. Kita harus beralih dari sistem reaktif menjadi antisipatif dengan data terpadu dan kebijakan berbasis bukti,” ujarnya.
Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Timur dr. Jaya Mualimin menambahkan bahwa pendekatan menyeluruh telah menunjukkan hasil nyata di daerahnya.
“Kombinasi edukasi, gerakan 3M Plus, dan vaksinasi terbukti menekan angka rawat inap serta meningkatkan kesadaran masyarakat,” paparnya.
Melalui dialog ini, para pemangku kepentingan sepakat untuk memperkuat sistem pelaporan dan peringatan dini dengue nasional yang kredibel, mempercepat finalisasi STRANAS Dengue 2026–2030, serta memperkuat koordinasi lintas sektor secara berkelanjutan.
Dengan komitmen, data yang terintegrasi, dan kolaborasi nyata, Indonesia menapaki jalan menuju Zero Dengue Death 2030 – dari sekadar visi menjadi target yang bisa dicapai.
Posting Komentar